Semarang, hariansemarang.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai penolakan dari berbagai pihak. Selain itu, sejumlah pihak menuding RUU HIP dikhawatiran disusupi oleh paham komunisme.

kali ini penolakan datang dari Himpunan mahasiswa (Hima) Kosgoro 1957 Jawa Tengah yang mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP yang sudah masuk dalam prolegnas.

“Pancasila sudah berada pada posisi yang sangat ideal yaitu sebagai landasan idiil sehingga segala peraturan harus berdasar kepadanya. lantas jangan justru malah di kerdilkan dengan menyiapkan RUU Haluan Ideologi Pancasila Kata Ulil Haq Ketua Hima Kosgoro 57 Jawa Tengah, melalui pesan elektronik, sabtu (13/6/20).

“kami pertanyakan motivasi anggota DPR yang menginisiasi dan mengusulkan RUU ini, apa urgensinya dan kenapa terkesan tidak terbuka” ujarnya.

Apalagi tambah ulil ada beberapa pasal-pasal yang menjadi kontroversial didalamnya termasuk juga konsideran RUU HIP tersebut tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV/1966 tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, sehingga wajar kalau publik curiga dan menolak.

“Selain mendesak DPR untuk mencabut RUU HIP dalam polegnas kami juga meminta Pemerintah untuk bersikap agar jangan sampai menjadi kegaduhan baru di saat kita masih berjuang melawan covid-19”, ujarnya.

ulil menambahkan, bahwa kita sudah sepakat pancasila adalah final sebagai landasan idiil dan falsafah didalam berbangsa dan bernegara kita semua terikat olehnya dan ini sudah menjadi konsensus pendiri bangsa.

“RUU ini adalah langkah pembatasan yang justru mendowngrade kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia” tegas pria yang juga berprofesi advokat ini.

 

Sebelumnya Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan, adanya tudingan jika RUU HIP disusupi paham komunisme karena tidak dicantumkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966. Seharusnya TAP MPRS tentang pembubaran PKI dijadikan konsideran di dalam RUU HIP.

“PPP melihat bahwa adanya prasangka bahwa RUU HIP ini ditunggangi elemen-elemen berpaham komunis atau kiri adalah berawal dari sikap pengusul yang keberatan dengan dimasukkannya TAP MPRS XXV/1966 ke dalam konsideran RUU tersebut,” ujar Arsul, saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (13/6).

(Red/HS-Don)

 

Tinggalkan Komentar