Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Zulfikar

”Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah :2)

Himpunan Mahasiswa Islam meyakini bahwa kampus adalah Kawah Candradimuka bagi mahasiswa untuk mengembangkan segala potensi dirinya, meningkatkan religiusitas, mengasah kepemimpinan serta menumbuhkan kepedulian sosialnya. Kampus menjadi tempat persemaian generasi-generasi muda yang akan melanjutkan tugas-tugas pengabdian serta akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dihari yang akan datang. Sebagai mahasiswa Islam, memilih organisasi pergerakan Islam sebagai instrumen untuk mengembangkan diri adalah sebuah keharusan. Pluralitas dalam tubuh umat Islam membuat pilihan organisasi Islam juga tentunya akan beragam. Namun, prinsip dasar yang harus kita pegang teguh bersama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadist adalah bahwa setiap organisasi Islam berkewajiban untuk saling bahu-membahu untuk menyiarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin dan bahu-membahu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para Ulama pendahulu dan para Founding People bangsa Indonesia.

Merujuk pada prinsip dasar tersebut, HMI Cabang Semarang sangat menyayangkan atas adanya insiden pembubaran acara Sholawatan HMI Korkom Walisongo oleh oknum organisasi Intra dan Ekstra secara arogan dan intoleran. Perilaku “main hakim sendiri” ini kami yakini sebagai bentuk Radikalisme yang sesungguhnya. Menurut informasi yang kami terima dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Walisongo, bahwa acara “BaPeR (Barisan Pecinta Rasulullah) Bersholawat bersama Gus Su’udut Tasdiq,S.HI,LL.M” yang dilaksanakan pada Rabu, 4 September 2019 Pukul 19.30 wib bertempat di Masjid Kampus 3 UIN Walisongo Semarang telah mendapatkan izin oleh pengelolah masjid tersebut. Menurut hemat kami bahwa upaya pembubaran yang dilakukan pada kegiatan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan atas dasar arogansi dan merasa benar sendiri oleh segelintir orang.

Pertama, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh adinda-adinda kami bukanlah kegiatan illegal yang melanggar aturan undang-undang sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun norma yang berlaku dimasyarakat. Kegiatan tersebut merupakan refleksi atas spririt ke-Islam-an yang memang menjadi pokok dalam perkaderan HMI.

Kedua, menanggapi pandangan dari pihak yang membubarkan kegiatan tersebut dengan menggunakan pandangan pembanding dari pihak eksternal HMI yaitu PMII Walisongo dalam laman websitenya ( http://www.pmiiwalisongo.or.id/2019/09/kronologi-dan-pernyataan-sikap-pmii.html?m=1 ) yang menyatakan bahwa kegiatan eksternal kampus dinilai tidak boleh melakukan kegiatan di lingkungan kampus dengan berdasar pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus. Peraturan tersebut sependek yang kami ketahui sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 55 /2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus. Sehingga dasar yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengambil tindakan pembubabaran kegiatan “BaPeR (Barisan Pecinta Rasulullah) Bersholawat bersama Gus Su’udut Tasdiq,S.HI,LL.M” tidaklah memiliki landasan hukum selain asumsi dari arogansi pihak yang membubarkan kegiatan tersebut. Pada posisi ini kami tidak memiliki persoalan dengan PMII Walisongo maupun PMII secara keseluruhan sebagai organisasi yang mengedepankan spirit ukhuwah islamiyah serta semangat ukhuwah wathaniyah.

Ketiga, pihak yang membubarkan kegiatan tersebut kami nilai telah melewati batas kewajaran sebagai sesama mahasiswa, sesama organisatoris, serta sebagai manusia berilmu dan beragama. Bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan bahkan sampai untuk dibubarkan, selain itu kami juga menilai bahwa UKM tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melarang bahkan membubarkan kegiatan mahasiswa di kampus UIN Walisongo.

Kami pun juga sangat menyayangkan atas kedangkalan berpikir dan menganalisa seorang Presiden Mahasiswa UIN Walisongo, Saudara Pryo Ihsan Aji yang dituangkan dalam Pernyataan Sikap DEMA UIN Walisongo yang terbit pada tanggal 6 September 2019. Rujukan SK NO 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus secara otomatis dicabut setelah terbitnya Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018. Bahkan jika Permenristekdikti itu tidak terbit, maka tetap yang berhak menegakkan aturan itu adalah pihak yang memiliki kewenangan yaitu otoritas kampus, BUKAN sesama organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus. Oleh karena itu, HMI Cabang Semarang secara tegas mendesak:

  1. Rektor UIN Walisongo Semarang agar segera melaksanakan amanat Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 dengan menerbitkan regulasi dengan menjunjung tinggi asas keadilan.
  2. Rektor UIN Walisongo Semarang agar segera memediasi organisasi yang terlibat dalam insiden memalukan ini, baik itu dari pihak HMI Korkom Walisongo maupun oknum Organisasi Intra dan Ekstra yang telah berlaku semena-mena.
  3. Rektor UIN Walisongo Semarang agar memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang terlibat secara langsung pada peristiwa pembubaran tersebut.

Tinggalkan Komentar