Oleh Indah Indriyani

Mahasiswi Jurusan S1 Akuntansi Unniversitas Islam Sultan Agung Semarang

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu yang memperlihatkan sistem demokrasi di Indonesia yang mempunyai penduduk sangat banyak dan berada di berbagai daerah serta suku bangsa, yaitu dengan diadakannya pemilu. Pada tahun 2019 nanti akan diadakan pemilu serentak pada tanggal 17 april 2019 yang akan dilaksanakan secara bersamaan pada berbagai daerah di Indonesia.

Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) yang diparipurnakan pada jumat, 21 Juli 2017 silam menghasilkan lima point yang akan membedakan pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya. Lima kondisi tersebuat antara lain :

  1. Sistem pemilu terbuka
  2. Perubahan timeline presidential threshold (ambang batas presiden).
  3. Parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang mengatur syarat partai politik lolos ke DPR/DPRD yaitu memiliki suara sebesar 4% di suatu tingkatan wilayah.
  4. Metode konversi suara.
  5. Pembagian kursi per dapil, 3 untuk suara minimal dan 10 untuk suara maksimal.

 

Apapun perubahan yang ada untuk pemilu 2019, pastilah telah dipikirkan matang-matang oleh KPU dan semua yang bersangkutan. Jika kita sebagai pemilih, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menghormati semua ketetapan yang berlaku serta bersikap bijak.

 

Selain daripada itu, kita harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemilu 2019. Pertama, pemilih harus memahami pelaksanaan pemilu serentak. Sehingga harus focus pada dua hal yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Kedua, jika telah memenuhi syarat berumur 17 tahun/ telah mempunyai e-ktp maka sebagai pemilih yang baik seharusnya kita menggunakan hak pilih kita dengan sesuai aturan. Untuk itu kita harus memastikan bahwa nama kita telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap agar bisa menggunakan hak suara di pemilu 2019. Ketiga, mengetahui progam serta visi misi peserta pemilu. Sudah sepantasnya kita menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang tidak serta merta percaya dengan janji yang diberikan, namun juga berfikir tentang realisasi atas janji yang disampaikan saat kampanye.

 

Nanti saat pemilu 2019 diadakan, hal yang paling penting adalah surat suara yang telah digunakan pemilih untuk menentukan hak pilihnya. Berhubungan dengan surat suara ini pasti akan erat kaitannya dengan kotak suara yang akan digunakan untuk menampung surat suara.

 

Kesiapan komisi pemilihan umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu 2019 sudah mencapai 80-90 persen. Salah satu indikatornya adalah kesiapan seperti formulir dan kotak suara yang akan memasuki proses produksi pada januari 2019. Namun, penjelasan KPU mengenai kotak suara justru membuat geger. Pasalnya kotak suara yang akan digunakan untuk menghimpun surat suara dari para pemilih pada pemilu 2019 menggunakan bahan dasar karton kedap air, bukan lagi alumunium.

Pemakaian kotak suara ini sudah disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi antara komisi II DPR dengan KPU. Kotak suara karton kedap air itu juga dilengkapi dengan jendela berbahan plastic bening untuk menjamin transparansinya.

 

“Keputusan dari rapat konsultasi itu adalah kotak suara dari karton kedap air dan salah satu kotak suara tersebut tembus pandang,” ujar lena selaku angota komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

 

Pemilihan  bahan dasar karton kedap air ini diklaim bisa menghemat biaya hingga 75 persen. Bila menggunakan kotak suara berbahan aluminium, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sisi produksi, perawatan, hingga biaya sewa gudang dan stok opname. Dengan bahan dasar karton kedap air, maka kotak suara ini hanya bisa sekali pakai .

 

Sejumlah pihak meragukan kelayakan dari kotak suara berbahan dasar karton kedap air ini. Menyikapi keraguan ini, ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa fungsi kotak suara adalah untuk menyimpan dan mengamankan dokumen atau kertas suara, bukan menjalankan fungsi untuk menahan api, bukan menjalankan fungsi untuk menahan banjir, bukan. Kalau kena banjir, direndam air jelas rusak, dibakar jelas terbakar, kata Arief sebagaimana diwartakan antara (18\12)

 

Menanggapi polemik tentang kotak suara berbahan karton kedap air, Titi Anggraini selaku direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) mengingatkan bahwa tata kelola kotak suara oleh KPU harus dilaksanakan lebih hati-hati. Mengingat bahwa bahan ini mudah rusak bila tidak disimpan dengan baik.

Lebih lanjut, Titi meminta KPU memastikan bahwa harus ada prosedur operasi standard (SOP) dalam pengelolaan dan pengamanan kotak suara yang dipahami dan ditaati dari seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

 

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kita mempunyai hak suara yang akan sangat menentukan bagaimana bangsa ini untuk ke depannya. Sebab, pemerintahan yang baik akan membuat Negara ini lebih maju daripada sebelumnya. Menanggapi hal tentang keputusan akhir yang berkaitan dengan bahan kotak suara pada pemilu 2019, menurut saya seharusnya KPU lebih meningkatkan pengendalian intern pada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Lepas dari bahan apa yang digunakan untuk kotak suara, hal yang sangat menentukan adalah bagaimana semua dijalankan sesuai prosedur yang ada.

 

Karena mau menggunakan bahan apapun, atau bahkan menggunakan elemen besi yang sangat sulit untuk dirusak, jika ada jajaran yang menyeleweng pasti bisa untuk memanipulasi data di dalam kotak suara tersebut. Untuk keamanan kotak suara harus betul betul diperhatikan agar data yang ada bisa terjaga kerahasiaannya.  Pengendalian tentang kotak suara menjadi hal yang sangat riskan, sehingga KPU harus bisa meyakinkan masyarakat umum bahwa apa yang telah diputuskan merupakan jalan terbaik. Pada hakikatnya ada pengendalian yang sangat kuat. Ialah pada hati nurani. Karena, sistem sebaik dan secanggih apapun jika dilaksanakan oleh orang yang kurang jujur akan membuat hasil akhir tidak maksimal.

 

Dan setiap orang beragama pasti tau kalau melakukan hal curang adalah suatu tindakan yang tidak baik. Tapi, semua kembali pada individu itu sendiri. Semoga pada pemilu 2019 bisa lebih baik dari sebelumnya serta hak suara bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dan Indonesia bisa menjadi negeri yang lebih maju dalam sector ekonomi maupun dalam sector lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat.

 

 

Sumber : kompas.com dan era.id

Tinggalkan Komentar