Semarang, Hariansemarang.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Komunitas Sahabat Difabel Semarang di Rumah D (Difabel) yang terletak di Jl. MT. Haryono Nomor 226, Semarang. Dalam kunjungan ini, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu bersama Bellinda, Asisten Ombudsman sengaja membuka ruang diskusi dengan Komunitas Sahabat Difabel Semarang yang juga merupakan Konco Ombudsman (Sahabat Ombudsman) untuk menyampaikan permasalahan publik di Jawa Tengah serta instansi mana saja yang sampai saat ini belum memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam pertemuan tersebut, Komunitas Sahabat Difabel Semarang menyampaikan berbagai permasalahan mengenai pelayanan publik di di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten/Kota yang masih belum maksimal, seperti akses kursi roda di trotoar, akses ke ATM serta akses di kantor Pemerintah Daerah dan instansi vertikal belum tersedia dengan baik. Demikian juga akses di halte bus yang belum tersedia, tidak diberikannya ATM bagi tuna netra, tidak adanya data akurat di pemerintah daerah terkait penyandang disabilitas.

Menurut Komunitas Sahabat Difabel Semarang, permasalahan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Akan tetapi, Kepala Daerah belum merealisasikannya. Pemenuhan hak penyandang disabilitas sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya. “Seharusnya, pemerintah kabupaten/kota juga mengatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas,” tutur Sabarudin.

Menyikapi hal tersebut, Sabarudin menyatakan, “Memperoleh pelayanan publik yang berkualitas adalah hak masyarakat, tidak terkecuali Konco/Sahabat kita dari kelompok disabilitas. Dalam hal ini, penyelenggara negara wajib memenuhi standar pelayanan publik yang ada. Keengganan memenuhi standar pelayanan publik adalah maladministrasi. Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan serta BUMN dan BUMD juga menyoroti hal tersebut dan mengawasi instansi mana saja yang tidak patuh maupun tidak memperhatikan Konco/Sahabat kita yang berkebutuhan khusus ini,” terang Sabarudin.

Selanjutnya, mengenai permasalahan-permasalahan yang disampaikan kepada Ombudsman, Sabarudin menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kepala Daerah untuk melakukan kajian serta evaluasi secara keseluruhan. “Kami mendorong kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di Jawa Tengah supaya merespon permasalahan-permasalahan ini dan mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan di instansinya masing-masing. Kami juga mengharapkan kepala daerah dan pimpinan lembaga vertikal untuk melibatkan komunitas sahabat difabel dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan hak-hak disabilitas. Tujuannya adalah agar penyelenggara mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Konco/Sahabat kita yang berkebutuhan khusus ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sabarudin juga mengapreasiasi kreatifitas Komunitas Difabel Semarang, seperti mendaur ulang sampah, membatik, mendalami jurnalistik serta kesenian musik dan olah vokal. Semua hasil kreatifitas tersebut dapat dibeli masyarakat. Sabarudin berharap dengan ragamnya kreatifitas ini, Konco/Sahabat berkebutuhan khusus dapat memiliki keahlian sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. “Kami juga mendorong agar Komunitas Sahabat Difabel Semarang sebagai Konco/Sahabat Ombudsman senantiasa membantu Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Kami telah memiliki hubungan yang baik dengan para Konco/Sahabat Ombudsman. Sehingga, apabila menemukan penyimpangan dalam pelayanan publik agar menyampaikannya kepada kami,” tutup Sabarudin. (Hs22/hms).

Tinggalkan Komentar