Semarang, Hariansemarang.com – Puluhan aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Walisongo dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Tengah, pada Jumat (27/10/2017). Sambil membawa ban, mereka membakarnya di depan kantor DPRD Jateng. Tidak hanya itu, salah satu demonstran juga membakar foto Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Demonstrasi dalam rangka Refleksi Hari Sumpah Pemuda itu mengusung tema “Pemuda Tagih Janji Jokowi”. Aksi berlangsung damai, meskipun massa sempat membakar ban tepat di depan gerbang gedung DPRD Jateng.

Salah satu demonstran perempuan bernama Tri Rahayu dalam orasinya menyatakan bahwa diamnya rakyat bukan berarti tidak bergejolak. Warga Indonesia mulai dibungkam haknya, seperti masa Orde Baru. Jika ada orang yang mingkritik pemerintah, pasti akan ditangkap, secara tidak manusiawi. “Mereka diam, tidak berani meneriakkan ketidakadilan karena takut dipenjara. Betul?” kata Tri dengan berapi-api.

Koordinator Aksi Muhammad Ismael Luthfi mengatakan bahwa selama tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang lebih pro kepada kapitalis asing dan aseng daripada rakyat sendiri. “Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, terlebih rakyat kecil yang sangat mengharapkan kehadiran negara,” teriaknya.

Ismael yang juga menjabat sebagai Komandan Korwil Brigrade GPII Jawa Tengah menyampaikan 4 (empat) poin yang menjadi tuntutan aksi. 1) Turunkan kesenjangan ekonomi dengan memperdayakan ekonomi kerakyatan dengan cara menghapus kebijakan-kebijakan impor. 2) Kembalikan kedaulatan rakyat tanpa adanya pengekangan hak publik. 3) Wujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. 4) Jokowi harus segera merealisasikan Nawa Cita. “Semoga Pak Jokowi mendengar aspirasi kita,” pungkasnya.

Ketua Umum Pimpinan Daerah GPII Kota Semarang Aulia Hijri Al-Faqih mengingatkan kepada segenap pemuda untuk lebih aktif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. “Intinya, kita harus mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak pro rakyat kecil,” kata Faqih dalam orasinya.

Sementara Ketua Umum HMI Korkom Walisongo Ahmad Anwar Musyafa’, S.H menegaskan bahwa Jokowi perlu diingatkan terkait program yang dulu pernah dijanjikan. Ketimpangan ekonomi, ketumpulan hukum, dan tidak kondusifnya politik selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi perlu dievaluasi. “Bahwa program-program itu sampai saat ini belum juga terasa kehadirannya bagi rakyat Indonesia, sehingga rakyat bukannya bahagia, justru sengsara,” pungkasnya.

Usai mereka berorasi dan menyampaikan tuntutannya kepada anggota Dewan, massa membubarkan diri dengan tertib.(red-H33/L/H).

Tinggalkan Komentar