Semarang – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sukses menyelenggarakan Talkshow Ombudsman Goes To Campus dengan tema “Generasi Muda Peduli Pelayanan Publik” pada hari ini (26/10/2017) di Gedung Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Acara ini diselenggarakan Ombudsman Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dalam rangka sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia untuk upaya pencegahan maladministrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah Provinsi Jawa Tengah.
Talkshow Ombudsman Goes To Campus diikuti oleh sejumlah dua ratus mahasiswa Universitas Diponegoro dengan berbagai latar belakang keilmuwan. Narasumber yang dihadirkan adalah Alvin Lie, M. Si. selaku Anggota Ombudsman RI, Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Jadug Trimulyo selaku Presiden BEM Universitas Diponegoro.

Pemilihan universitas sebagai target sosialisasi, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menuturkan, “Universitas merupakan sumber mata air nilai-nilai moralis membangun integritas. Oleh karena itu, selain sinergitas Ombudsman dengan penyelenggara negara atau pemerintah daerah, perlu dijalin kerja sama antara Ombudsman dengan universitas dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di negara ini. Selain sosialisasi kepada mahasiswa dan insan universitas, Ombudsman Jawa Tengah telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi bersama mahasiswa KKN di sejumlah daerah di Jawa Tengah.”
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. dalam sambutannya mengapresiasi langkah Ombudsman dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik. Ia menilai keberadaan Ombudsman merupakan amanah reformasi. Selain karena Ombudsman lahir pada saat awal reformasi, Ombudsman membawa harapan besar pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Menegaskan hal tersebut, Alvin Lie menjelaskan bahwa kehadiran Ombudsman menekankan kepada perbaikan permanen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, Ombudsman melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya atas pelayanan publik. Di antaranya sosialisasi, membekali masyarakat dengan peningkatan keterampilan dalam menyampaikan pengaduan, mempermudah akses menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman dan memperluas jaringan komunikasi dengan komunitas masyarakat. Kesadaran akan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong penyelenggara layanan melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan.

Menurut Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., lembaga negara dengan segala sistem dan organ yang dibentuk oleh Negara harus memberikan output yang kembali kepada tujuan Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara melalui berbagai lembaganya harus mampu melakukan sentuhan langsung dengan melaksanakan pelayanan masyarakat.

“Saat ini, pelayanan publik menjadi fokus yang semakin kuat, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya atas pelayanan publik. Apabila ingin dilayani, maka harus melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.” Ujar Dosen Hukum Tata Negara tersebut.

Menurut Jadug Trimuyo selaku Presiden BEM Universitas Diponegoro, penyelenggara pelayanan publik masih memiliki kecenderungan memberikan pelayanan dengan membeda-bedakan status sosial pengguna layanan. “Jadi ketika saya perkenalkan identitas saya sebagai mahasiswa, saya diberikan pelayanan yang baik. Hal ini berbeda dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat lain dengan status sosial berbeda” jelas Jadug.

Menanggapi hal tersebut, Alvin Lie menegaskan meski memperoleh pelayanan baik karena embe-embel identitas mahasiswa, mahasiswa tidak boleh cuek terhadap pelayanan publik kepada masyarakat lain. “Hal tersebut berarti membiarkan terjadinya maladministrasi berupa diskriminasi dalam pelayanan publik,” beber dia.

Menyikapi hasil talkshow, Prof. Retno Saraswati mendorong generasi muda untuk menguatkan integritas moral sebagai calon penerus perjuangan bangsa. Sepakat dengan hal tersebut, Jadug Trimulyo meminta mahasiswa untuk tidak hanya menggerutu dan mengeluh apabila melihat atau mendapatkan pelayanan yang buruk dari oknum penyelenggara layanan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus berani menyikapinya dengan menyampaikan pengaduan untuk mendorong perubahan pelayanan menjadi lebih baik. Sementara itu, Alvin Lie mendorong agar generasi muda dapat memanfaatkan media elektronik dan komunikasi sebaik mungkin sebagai bukti pendukung atas laporan pengaduan.

Pada kurun waktu tahun 2017, Ombudsman Jawa Tengah telah menerima 208 laporan masyarakat. Sebanyak 50% laporan yang diterima adalah terkait penundaan berlarut dan 30% terkait tidak memberikan pelayanan. Sementara itu, substansi yang banyak dikeluhkan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pertanahan dan Perbankan. Jumlah laporan yang meningkat dari tahun ke tahun menurut Sabarudin Hulu menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik dan keberanian untuk menyampaikan pengaduan. (Red-HS99/hms).

Tinggalkan Komentar