Oleh Nugroho SBM

 

Program Pengamapunan atau Amnesti Pajak baru saja berakhir. Ada beberapa hasil yang dicapai. Pertama, nilai harta yang dideklarasikan mencapai Rp. 4.866 triliun yang terdiri dari Rp 3.687 triliun deklarasi dari dalam negeri dan Rp 1.032 triliun deklarasi dari luar negeri. Khusus yang dideklarasikan dari luar negeri Rp 800 triliun di antaranya berupa asset keuangan (tabungan, deposito, dan asset keuangan lain).  Hasil ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 4.000 triliun.

 

Kedua, komitmen dana repatriasi dari luar negeri sebesar Rp 147 triliun. Dana repatriasi ini jauh di bawah target yaitu 15 persen dari target yang sebesar Rp 1.000 triliun. Ketiga, uang tebusan sebesar Rp. 135 triliun atau 82 persen dari target yang sebesar Rp 165 triliun.

 

Dengan persiapan yang sedikit amburadul dan tergesa-gesa serta sosialisasi yang juga agak tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hasil seperti itu sudah bisa dibilang sukses yang besar. Hal ini tak luput dari kerja keras menteri keuangan Sri Muyani dan juga Presiden Joko Widodo yang tak segan-segan turun ke lapangan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan deklarasi dan uang tebusan sebesar itu, Program Amnesti Pajak di Indonesia merupakan Program Amnesti Pajak tersukses di dunia.

 

Menyisakan Masalah

Namun di tengah kesuksesan itu ada beberapa indikasi masalah yang mesti diselesaikan setelah berakhirnya Program Amnesti Pajak berakhir. Pertama, repatriasi atau pemulangan dana dari luar negeri yang merupakan salah satu tujuan utama program amnesti pajak belumlah maksimal seperti sudah dikemukakan di depan.Tapi hal ini dibarengi dengan harapan yang menggembirakan – seperti telah ditulis di awal tulisan ini – yaitu deklarasi berupa haarta dalam bentuk asset keuangan dari luar negeri sebesar Rp 800 triliun.

 

Kedua, minimnya partisipasi mereka yang seharusnya menjadi sasaran utama program amnesti pajak.  Jumlah partisipan program amnesti pajak sekitar 900 ribu orang. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia yaitu 30 juta orang dan 20 juta orang yang potensial sebagai wajib pajak baru.

 

Ketiga, ada kesan bahwa program amnesti pajak ini merupakan pekerjaan Kementrian Keuangan semata. Artinya tidak terlihat dukungan dari badan dan kementrian lain. Misal kurangnya dukungan dari Kementrian Koperasi dan UMKM berupa ajakan UMKM dan Koperasi untuk ikut dalam program amnesti pajak sehingga koperasi dan UMKM yang ikut dalam program amnesti pajak sangat kurang.

 

Keempat, dari deklarasi harta tampak memang ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang serius dalam ekonomi Indonesia. Ternyata 60 persen harta yang dideklarasikan dimiliki oleh 2,5 persen peserta program amnesti pajak dan 95 persen harta yang dideklarasikan ternyata dimiliki oleh hanya 15 persen peserta program amnesti pajak.

 

Apa Yang Harus Dilakukan?

Setelah melihat masalah yang belum terselesaikan setelah program amnesti pajak selesai maka ada beberapa kebijakan yang bisa diambil. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit agar komitmen harta- khususnya yang berbentuk harta finansial- yang akan direpatriasi benar-benar menjadi kenyataan. Syukur-syukur kalau ada pemilik harta yang belum melaporkan hartanya ikut serta memulangkan harta finansialnya ke Indonesia dan mengubahnya menjadi investasi di sektor riil. Investasi di sektor riil sangat dibutuhkan Indonesia untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kebijakan nyata itu anatara lain jaminan kestabilan politik dan keamanan yang akhir-akhir ini sedikit teraganggu, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, serta kemudahan birokrasi perijinan.

 

 

Kedua, karena partisipan program amnesti pajak masih tergolong sedikit maka kini satnya program penegakan hukum dimulai dengan cara mengejar wajib pajak yang membandel dan juga mengejar wajib pajak baru yang seharusnya sudah lama menjadi wajib pajak tetapi berusaha menghindar.

 

Ketiga, dalam penjaringan wajib pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak memang dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Maksudnya tidak hanya Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak saja yang bekerja tetapi juga semua kementrian dan lembaga yang ada. Untuk itu dibutuhkan rencana kerja dan peta jalan (road map) yang jelas yang melibatkan banyak lembaga agar penerimaan pajak meningkat dari waktu ke waktu.

 

Keempat, ketimpaangan distribusi pendapatan yang tercermin dari harta yang dideklarasikan memang merupakan masalah serius. Untuk itu komitmen pemerintah yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan kebijakan reformasi agraria antara lain dengan meredistribusi lahan sangat ditunggu realisasinya karena ini salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

 

-Penulis Dr. Nugroho SBM, MSi, Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang

Tinggalkan Komentar