Temanggung, hariansemarang.com – Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi perintahkan pada jajaran pegawai di lingkungan pemkab tersebut untuk meninggalkan penggunaan gas elpiji bersubsidi dan beralih gas elpiji non subsidi. Pasalnya, gas elpiji bersubsidi dikhususkan masyarakat kurang mampu sementara pegawai masuk kategori masyarakat mampu.

“Pegawai harus berikan contoh dan ikut sosialisasi penggunakan gas elpiji non subsidi,” kata Irawan Prasetyadi pada Sosialisasi dan Deklarasi Penggunaan LPG Non Subsidi pada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Grha Bhumi Phala Temanggung, Kamis (15/06/2017).

Pada deklarasi yang dibacakan, Cukup Sudaryanto disebutkan aparatur sipil negara di Temanggung mengerti produk elpiji ukuran 3 kg merupakan barang dengan kuota terbatas yang hanya untuk masyarakat kurang mampu. Pegawai akan ikut mengawasi penggunaan gas elpiji bersubsidi dan berkomitmen tidak menggunakannya dengan beralih ke elpiji non subsidi yang diantaranya Bright gas ukuran 5,5 kg.

Irawan mengatakan Pertamina harus menjamin tidak ada kelangkaan gas elpiji non subsidi setelah pegawai, Polri dan TNI meninggalkan gas bersubsidi. Selain itu, harga juga sesuai aturan yakni tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) seperti yang terjadi pada gas bersubsidi ukuran 3 kg.

Marketing Branch Manager DIY dan Surakarta, Doddy Prasetya mengatakan sejak konversi 2007 lalu, pemerintah dan Pertamina telah berupaya sebaik mungkin dalam mendistribusikan elpiji 3 kg kepada khalayak yang tepat. “Salah satu output konkrit agar optimalisasi ketepatan sasaran pengguna elpiji 3 Kg adalah kerjasama dengan Pemkab Temanggung dengan memberikan program Tukar Tabung 3 Kg sebanyak 2 buah dengan 1 buah Tabung Bright Gas 5,5 Kg,” kata Doddy.

Dikatakan total penggunaan elpiji subsidi 3 kg masih menjadi yang paling dominan di Temanggung yakni sebesar 93,05 persen. Penggunaan elpiji non subsidi untuk rumah tangga hanya sebesar 5,78 persen dari total penggunaan elpiji di seluruh Temanggung.

Jika diasumsikan total penyerapan gas non subsidi menggunakan indeks kesejahteraan keluarga, idealnya adalah 19,27 persen atau masih terdapat selisih 13,49 persen untuk mendapatkan angka ideal penyerapan non subsidi di Kabupaten Temanggung. “Maka itu kami berharap PNS/Polri/TNI bisa memberikan contoh beralih ke non bersubsidi,” katanya.

Di Jateng, katanya, Pertamina menggandeng toko modern, SPBU, dan pangkalan gas elpiji untuk menjual gas elpiji non bersubsidi, harapannya masyarakat cepat mendapatkan elpiji non subsidi. “Kami menjamin tidak ada kelangkaan gas. Tabung gas non subsidi juga lebih aman,” katanya. (Red-HS)

Tinggalkan Komentar