Semarang, hariansemarang.com – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Senin (22/5/2017) lalu di Semarang mengadakan  sosialisasi “Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan”. Yang dihadiri tidak hanya pelanggan besar dan calon pelanggan, namun juga pelanggan rumah tangga.

Adapun, tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman konsumen maupun penyedia tenaga listrik terhadap kebijakan pelayanan ketenagalistrikan, sehingga menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban baik dari penyedia tenaga listrik maupun konsumen.

Hal itu, ujar Ridwan Dumroh Kasudit Perlindungan Konsumen Ketenaga listrikan,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pelaku usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik sesuai dengan standar mutu dan keandalan yang berlaku dan konsumen berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Selain itu, dengan diterapkannya tarif keekonomian maka PLN sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 diharuskan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Salah satu Key Performance Indicators yang digunakan untuk mengukur pelayanan konsumen adalah Tingkat Mutu Pelayanan yang terdiri atas 13 (tiga belas) indikator yang antara lain mengatur mengenai kualitas tegangan, frekuensi, pemadaman listrik, penyambungan pelanggan baru, dan perubahan daya serta keakuratan pencatatan pemakaian kWh meter pelanggan.

“Pemerintah sebenarnya mengharapkan agar keseluruhan indikator TMP tersebut dapat dijadikan indikator pinalti namun dikarenakan kemampuan PLN yang masih terbatas, kebijakan pinalti diberlakukan secara bertahap,” papar Ridwan Dumroh.

Sejak diberlakukan tahun 2002, telah dilaksanakan perbaikan regulasi Tingkat Mutu Pelayanan. Mulai tahun 2003  diberlakukan pinalti 10% untuk kemudian pada tahun 2011 ada peningkatan jumlah indikator pinalti menjadi 5 indikator. Pada tahun 2014 ada peningkatan besaran sanksi pinalti menjadi 20% dari biaya beban atau rekening minimum. Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 yang mengatur bahwa mulai 1 Januari 2017 jumlah indikator pinalti ditambah 1 indikator sehingga menjadi 6 indikator pinalti, yaitu lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya TR, kesalahan pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah. Selain itu meningkatnya besaran pengurangan tagihan listrik TMP menjadi 35% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan Tariff Adjusment (non subsidi) dan 20% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan tarif subsidi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, jumlah konsumen yang mendapatkan kompensasi TMP pada tahun 2015 sebanyak 7,5 juta dengan  total kompensasi sebesar Rp. 79 Milyar dan kompensasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 29,7 Milyar untuk 3,6 juta konsumen. Pemerintah berharap dengan semakin meningkatnya pelayanan PLN, maka jumlah pelanggan yang diberikan kompensasi TMP akan terus menurun. (Red-HS)

Tinggalkan Komentar