oleh : Wahyu Nugroho, SH, MH

Mahkamah konstitusi kembali terguncang pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu hakim konstitusi Patrialis Akbar (PA) pada tanggal 25Januari 2017. Sudah dua kali ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan di internal Mahkamah Konstitusi, dimana sebelumnya ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap di rumah dinasnya sendiri.

Bagi publik, khususnya kelompok masyarakat sipil yang aktif menyuarakan reformasi sistem penegakan hukum tidak tercengang mendengarnya. Bahkan, di kalangan internal sendiri, PA berulang kali diingatkan oleh Dewan Etik terkait dengan perilakunya.Apabila ditelisik ke belakang, sebenarnya PA memiliki catatan hitam terkait pemberhentian jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu pemerintahan SBY.Anehnya lagi, pasca pemberhentian tersebut, oleh SBY ditempatkan sebagai hakim konstitusi tanpa ada proses seleksi, transparansi dan kontrol publik.

Sekarang, PA telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai hakim konstitusi, sementara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam hasil pemeriksaannya,menyatakan Patrialis telah melanggar etika dalam kaitannya dengan bocornya draft putusan uji materiil perkara No. 129/PUU-XII/2015 ke pihak lain, saat OTT KPK menemukan draft putusan ditangan sahabat Patrialis bernama Kamaludin. Pertanyaan di kemudian hari bagaimana apabila hakim yang bersangkutan sebelumnya telah mengundurkan diri?danapa urgensinya MKMK dibentuk?

 

Rentan politik

Ditengah krisisnya integritas yang melanda para penyelenggara negara hingga kepala daerah, isu-isu intoleransi keagamaan, panasnya suhu politik menjelang demokrasi lokal, nampaknya bibit-bibit revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam wujud pembangunan manusia belum terlihat memasuki pemerintahan awal tahun ketiga ini.

Pembangunan manusia khususnya para penyelenggara negara menyangkut integritas. Persoalan besar yang dihadapi negara saat ini adalah integritas yang dirasa begitu mahal. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, integritas hakim konstitusi dapat diuji dengan muatan politiknya yang sangat kental, tiga hal yang mendasarinya antara lain:pertama, dilihat dari pola pengisian jabatan terdapat unsur DPR, selain Mahkamah Agung dan Pemerintah;kedua, proses seleksi ada sebagian dilakukan dengan memegang asas transparansi, independensi, kontrol  sosial, dan akuntabel.

Namun sisanya adalah tidak transparan dan bahkan tidak dilakukan proses seleksi, hanya dengan kekuatan politik atau dekat dengan penguasa; dan ketiga, dalam hal sidang pengujian undang-undang, lamanya rentang waktu antara rapat permusyawaratan hakim dan kesimpulan dengan putusan dimanfaatkan baik oleh hakim maupun para pihak yang berperkara untuk melakukan lobi-lobi politik; keempat, sengketa politik dalam bentuk perselisihan sengketa pemilu (termasuk pengertian pemilukada dengan batasan maksimal hingga tahun 2027 sebagai pemilukada serentak nasional).

 

Rekruitmen dan Pengawasan

Sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutional) dan penafsir konstitusi (the interpreter of constitution), sudah seharusnya hakim konstitusi memiliki integritas yang tinggi dan berperilaku yang baik. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan syarat hakim MK haruslah “negarawan”, sementara Hakim Agung tidak ada persyaratan negarawan. Pertanyaan di kemudian hari adalah siapa yang dapat menjamin “kenegarawanan” hakim dapat terjaga dengan baik.

Hingga saat ini belum ada pernyataan sikap maupun langkah-langkah ke depan dari Presiden pasca OTT yang kedua kalinya. Menjadi catatan sejarah dua hal terpenting menyangkut hakim konstitusi, yakni sistem rekruitmen hakim konstitusi dan sistem pengawasan.Pertama, persoalan rekruitmen hakim konstitusi (termasuk didalamnya syarat hakim konstitusi dan pengawasan hakim konstitusi oleh KY).Pada tahun 2013 sebenarnya sudah ada jalan keluar dalam rangka memulihkan kembali kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi yang kian menurun. Selain itu, juga menjelang pesta demokrasi nasional pemilu 2014 menyangkut kewenangan hakim konstitusi untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemiludengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2013 oleh Presiden, dan kedua,terkait sistem pengawasan, melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dalam uji materiil UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sehingga hakim konstitusi tidak masuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

 

Mengadili undang-undangnya sendiri

Terdapat tiga putusan MK dimana MK mengadili undang-undangnya sendiri berkaitan dengan rekruitmen dan pengawasan hakim MK. Pertama, pengujian Perppu No. 1 tahun 2013,ada sejumlah pihak yang menilai penerbitan Perppu tersebut cacat formil dan materiil, mendorong forum pengacara konstitusi, Asrun cs untuk mengajukan gugatan uji materiil (judicial review) yang pada saat itu MK dinahkodai oleh Hamdan Zulva.Kemudian dalam perjalanannya, Perppu tersebut telah disetujui oleh DPR menjadi UU dan dengan sendirinya, pemohon telah kehilangan obyek gugatan(Putusan No. 92/PUU-XI/2013).

Kedua, terdapat juga pemohon lain dengan obyek permohonan yang sama terkait Perppu MK, kemudian MK menyatakan DPR telah menyetujui Perppu MK menjadi UU No. 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 tahun 2003 tentang MK(Putusan No. 91/PUU-XI/2013), tanggal 30 Januari 2014.

Lalu yang ketiga,Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terkait kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua MK Akil Mochtar dalam dugaan suap sengketa perselisihan pemilukada di Kab Gunung Mas, Kalimantan Timur. Akhirnya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yakni UU No. 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu tentang MK bertentangan dengan UUD 1945. Sebagian Pertimbangannya adalah Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak, keterlibatan KY dalam melakukan pengawasan hakim konstitusi melanggar putusan sebelumnya, dengan mengecualikan hakim konstitusi sebagai obyek pengawasan KY.

Ke depannya, melalui revisi peraturan sebaiknya Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengadili perkaranya sendiri, dalam hal ini menyangkut Undang-Undang MK. Pertanyaan selanjutnya siapa yang berwenang memeriksa undang-undang terkait MK, dalam hal ini perlu dibentuk hakim ad hoc dari luar yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk direkrut hanya sebatas memeriksaperkara yang menyangkut undang-undang tentang MK.

 

Penerbitan Perppu Kembali

Pada intinya, UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi undang-undang, memuat 3 (tiga) ketentuan utama, yakni: 1) Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Perppu mengatur ketentuan tentang syarat/pembatasan 7 (tujuh) tahun tidak aktif sebagai anggota parpol bagi calon hakim konstitusi; 2) Memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Perppu mengatur keterlibatan KY dalam pembentukan Panel Ahli untuk menyeleksi calon hakim konstitusi yang diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, pemerintah (Presiden), DPR (legislatif) dan MA (yudikatif); dan 3) Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Perppu mengatur dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang sifatnya permanen.

Mendasarkan pada isi Perppu tersebut, perlu diterbitkan kembali Perppu melalui penyempurnaan atas UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi undang-undang, karena ihwal terbitnya Perppu telah sesuai dengan negara dalam kondisi genting, mendesak dan menghindari adanya kekosongan hukum, dalam kaitannya dengan pola rekruitmen hakim konstitusi dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, pola rekruitmen, syarat ketentuan hakim konstitusi, penanganan perkara maupun sistem pengawasan hakim konstitusi perlu diatur ulang kembali melalui penyempurnaan UU No. 4 tahun 2014 yang semula adalah Perppu No. 1 tahun 2013. Marwah Mahkamah Konstitusi akan pulih kembali mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat apabila hakim-hakimnya sendiri menunjukkan integritas. Tidak ada artinya jika memiliki penguasaan hukum dan ketatanegaraan yang baik, namun lemah secara integritas. (Red-HS/Don).

 

 

*Wahyu Nugroho, SH., MH, Sekjend Masyarakat Pemerhati Reformasi Hukum Indonesia, Mahasiswa Doktor Hukum Universitas Padjadjaran.

Tinggalkan Komentar