Semarang, Harian Semarang – Hermawan Sulis Sunarko Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan lingkungan perkantoran harus menyediakan “smoking room” (ruang merokok).

“Kami sangat mendukung penerapan Peraturan Daerah Nomor 3/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di situ kan sudah diatur mana titik-titik yang ditetapkan sebagai KTR,” katanya di Semarang, Senin (18/4/2016).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengakui selama ini masih banyak orang yang mungkin belum memahami Perda KTR itu sehingga masih saja merokok di sembarang tempat, tetapi bisa juga karena fasilitas atau tempat merokok belum ada.
 

Dikatakan dia, bahwa kawasan-kawasan perkantoran, baik negeri maupun swasta semestinya menyediakan “smoking room” yang memadai sehingga para perokok tidak lagi merokok di sembarang tempat.

“Ya, bagaimanapun juga merokok itu mengganggu secara kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Kalau memang mau merokok, ya, di tempat yang sudah disediakan,” kata Sulis yang juga perokok tersebut.

Sejauh ini, ia melihat sudah banyak lingkungan perkantoran pemerintah yang menyediakan “smoking room”, tetapi memang belum semuanya menyediakan fasilitas tempat atau ruang khusus untuk merokok itu.

“Perkantoran swasta juga seharusnya menyediakan ‘smoking room’. Jadi, penertiban perdanya jalan, penyediaan fasilitasnya (smoking room, red.) juga. Masyarakat tidak lagi merokok di sembarang tempat,” katanya.

Dalam Perda KTR ditetapkan kawasan larangan merokok maupun menjual rokok, seperti lingkungan pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, tempat ibadah, lingkungan perkantoran, dan kawasan publik lainnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Semarang Sudibyo mengakui pentingnya penyediaan fasilitas “smoking room” di lingkup perkantoran pemerintah maupun swasta. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lanjut dia, harus menyediakan “smoking room” agar jajaran pegawainya maupun masyarakat tidak lagi merokok di sembarang tempat yang jelas melanggar perda.

“Kami sudah sosialisasikan Perda KTR secara intensif. Sambil jalan, kami lakukan penertiban. Bagi pelanggar, kami haruskan menanda tangani surat pernyataan. Namun, setelah ini kami tegas menindak,” pungkas dia. (Red-HS99/Ant).

Tinggalkan Komentar